Kantor Baru PNPM Banyuputih Mulai Ditempati

PENGURUS UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Banyuputih mulai menempati Kantor Pusat Pelayanan PNPM Mandiri Perdesaan yang baru pada kemarin (19/08). Dua hari sebelumnya, pelaku kelembagaan (BKAD, BP-UPK, dan UPK) melakukan boyongan (pindahan) dengan dibantu oleh beberapa pelaku tingkat desa.

Antri Mengangsur Pinjaman SPP

Apresiasi pelaku, kelompok SPP, dan masyarakat sangat baik. Bu Jen, salah satu ketua kelompok, menyampaikan bahwa dia menyambut baik dan ikut bersyukur atas pembangunan kantor PNPM. Dia berharap, kepemilikan kantor secara mandiri dapat meningkatkan profesionalitas pengurus UPK dalam pengelolaan program.

Kantor Baru PNPM Banyuputih

Hari pertama menempati kantor baru, tampak banyak pengurus kelompok yang mengantri untuk menyetor angsuran SPP. Mereka baru menyetorkan angsuran kelompok setelah tertunda beberapa kari akibat libur lebaran. Tak sedikit di antara mereka yang sempat menunggu di kantor lama. Mereka mengira pengurus UPK belum menempati kantor baru.

Ketika mereka bertemu pengurus UPK di kantor baru, hal pertama yang mereka tanyakan, “Kapan syukuran peresmiannya?”.

Ya, UPK memang menempati dulu kantor barunya. Peresmiannya menunggu kesiapan acara. Mengingat, kantor baru tersebut diharapkan dapat diresmikan oleh Bupati Situbondo.•

Berbuka Bersama TPK Banyuputih

MUSALA An-Nur Desa Banyuputih penuh. Kepala desa, anggota BPD, LPMD, TMD, ketua BKAD, ketua BP-UPK, ketua UPK, dan tokoh masyarakat tampak duduk melingkar di dalam musala. Sebagian hadirin bahkan terpaksa duduk di teras musala. Kondisi itu terjadi suatu sore pada 22 Juli 2013.

Mereka sedang mengadakan rapat koordinasi awal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Rapat dibuka dengan pembacaan surat al-Fatihah dan dilanjutkan dengan sambutan kepala desa. Ketua TPK kemudian melanjutkan acara. Ia memaparkan kondisi kekinian dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banyuputih. Setelah diskusi dianggap cukup, acara ditutup dengan pembacaan tahlil. Hadirin berharap, dengannya pelaksanaan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan menjadi baik dan lancar.

Tepat pukul 17.24 WIB. Sirine tanda waktu berbuka pun berbunyi. Mereka kemudian menyantap hidangan berbuka yang telah tersedia.

Demikianlah. Ada banyak cara untuk berkumpul dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat memanfaatkan momentum yang ada. Apa pun. Ya, termasuk berbuka puasa bersama itu. •

SOP pun Dilengkapi secara Mengangsur

SELAMA ini, segala peraturan dalam PNPM Mandiri Perdesaan ada secara serta merta. PTO memang jelas berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun, sebagai turunan PTO yang mengatur secara lebih detail dan teknis, contohnya SOP, entah dari mana asalnya.

Sebenarnya, SOP yang beredar dari tangan ke tangan itu hanyalah draft atau contoh yang harus disesuaikan di masing-masing kecamatan. Pun demikian, di level pelaku, tak jarang yang memperlakukan turunan PTO yang tak jelas asalnya itu sebagai pemberian dari langit. Semacam PTO kira-kira. Boleh ditambah, tapi tak boleh dikurangi. Pemahaman ini yang pada kemudian hari, diakui atau tidak, mengaburkan persoalan yang sebenarnya yaitu kejumudan.

SOP dianggap sesuatu yang sudah jadi. Sempurna. Sering ditemui, antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain sama persis SOP-nya. Padahal, kondisi, termasuk permasalahan yang dihadapi, di tiap kecamatan berbeda. Maka, dalam tahap menjadi seperti sekarang ini, mestinya kelompok diskusi terfokus (FGD) untuk membahas alur dan tahapan serta mengurai permasalahan terkini dianggap perlu. FGD dapat dilakukan dalam sesi evaluasi rapat kelembagaan. Keluarannya, berita acara dan notula rapat kelembagaan. Bukankah itu sudah cukup mengikat ke dalam?

Setidaknya, itu yang selama ini dilakukan di Kecamatan Banyuputih. Misalnya, rapat kelembagaan pada 15 Juli 2013. Dalam rapat tersebut, tema yang dibahas adalah perlakuan atas uang cacat, baik rusak fisik maupun palsu. Mau tak mau, peserta rapat harus mengurai dulu alur dan tahapan penerimaan uang serta keluaran dari masing-masing tahapan itu. Setelah itu, barulah perlakuan atas uang cacat itu dapat dicarikan solusinya.

Dengan cara itu, SOP diharapkan lebih membumi; lebih mampu menjawab persoalan yang dihadapai lembaga-lembaga bentukan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada aras ini, sesungguhnya berita acara hasil rapat kelembagaan dapat dianalogikan sebagai sebuah bab. Dan bab-bab inilah yang selanjutnya, pada akhir tahun ketika diselenggarakan MAD Pertanggungjawaban misalnya, dapat dihimpun menjadi sebuah buku yang utuh. Ya, SOP itu. Jadi, bukan hanya pinjaman SPP/UEP saja yang dapat diangsur, tetapi SOP juga.•fgs

Kantor Baru, Semangat Baru

Pembangunan 99% - Dok. PNPM MPd Kec. Banyuputih

JAMAK terjadi, suatu ide atau, lebih-lebih, tindakan menuai pro dan kontra. Pun dalam hal pembangunan Gedung Pusat Layanan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pihak kontra biasanya mendasarkan argumentasinya kepada keamanan permodalan. Selain itu, ada juga yang dengan sinis menanggapi, “Masyarakat masih banyak yang miskin kok sudah bangun kantor. Kan lebih baik untuk kegiatan?”. Atau juga: “Status BKAD di mata hukum kan belum jelas. Tidak boleh mempunyai aset berupa gedung.” Ya, macam-macam memang. Mulai soal jenis kegiatan sampai dengan kejelasan badan hukum BKAD.

Tak sedikit yang menanggapi pembangunan Gedung Pusat Layanan PNPM Mandiri Perdesaan secara positif. Dalam hal ini, termasuk masyarakat dan pelaku di Kecamatan Banyuputih. Mereka sama-sama berharap bahwa gedung atau kantor baru dapat menumbuhkan etos atau spirit yang lebih positif.

Dengan dibangunnya kantor baru, pengurus kelembagaan dapat membuat desain kantor sesuai standar pelayanan masyarakat. Selain itu, faktor kepercayaan (trust) pemanfaat atau calon pemanfaat keuangan mikro (SPP) terdongkrak naik. Desain kantor yang baik, penataan yang rapi, dan pengelolaan yang bersih tentu saja memunculkan citra yang berbanding lurus dengannya, yaitu baik, rapi, dan bersih.

Tentu butuh biaya untuk itu semua. Tidak sedikit memang. Tetapi, masyarakat tentu tak ingin dana masyarakat dikelola secara tidak profesional. Jadi, bukankah itu adalah impian kita semua?•

Belajar dari Film, Kenapa Tidak?

Menikmati Film - Dok. Pelatihan KPMD

ALIH-ALIH mencerdaskan dan, sekaligus, menyenangkan, pelatihan sering kali justru menjadi hal yang membunuh kreativitas dan, harus diakui, membosankan. Pelan-pelan pelatihan yang seharusnya dirayakan sebagai momentum bersama untuk berrefleksi, menggugat diri, dan menikmati materi latih yang bergizi, terdistorsi menjadi sekadar penggugur kewajiban. Dan sayangnya, kita terlambat dalam menyadarinya.

Lalu, satu demi satu peserta latih pun tak lagi lengkap. Mereka enggan hadir. Yang hadir pun, tak lama kemudian kehilangan fokus. Mereka bosan. “Padhâna se lambhâ’, seperti yang lalu,” kata mereka. Biasanya, alasan atas terjadinya hal itu adalah penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan dengan metode yang sama dan materi yang juga lebih kurang sama.

Pada aras ini, mestinya pelatih piawai mengelola pelatihan dalam konteks jenis dan metode latih. Jenis pelatihan tak hanya klasikal, tetapi ada juga in-service training (IST), on the job training (OJT), comparative study, cross visit, focus group discussion (FGD), dan sebagainya. Selain ceramah, metode latih yang dapat digunakan adalah tanya jawab, bermain peran, dan lain-lain.

Eksperimen dalam jenis dan metode pelatihan seperti itu sering dilakukan di Kecamatan Banyuputih. Pelatihan KPMD IV pada 3 Oktober 2012 di Kantor UPK Kecamatan Banyuputih adalah salah satunya. Dalam pelatihan tersebut, pada satu sesi terakhir, KPMD diajak untuk menonton film SiKompak. Setelah film selesai, mereka mendiskusikan isi dari film itu. Fokus diskusi adalah materi yang disampaikan sebelumnya, yaitu: (1) teknik bertanya dan mendengarkan, (2) teknik mengatasi situasi sulit, dan (3) profil tandem. Hal ini diapresiasi baik oleh peserta.

Memang, pelatihan dapat saja diandaikan seperti sebuah perjalanan. Selalu tersedia banyak cara untuk menuju suatu tempat. Banyak jalan menuju Roma, kata orang.•