Bangunlah Jiwanya!

SEIRING laju pembangunan, perubahan sosial di dalam struktur masyarakat adalah sebuah niscaya. Masyarakat yang tak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut menjadi tersingkir dari sistem yang berubah. Alih-alih tuntas memecahkannya, kini wajah Indonesia justru diwarnai peningkatan jumlah masyarakat yang papa. Memang, data resmi pemerintah yang dirilis oleh BPS tampaknya membuktikan lain. Pada 2007-2010, ekonomi nasional bertumbuh dan jumlah masyarakat miskin turun. Namun, realitas kekinian masyarakat di perdesaan menampakkan wajah kemiskinan dalam wujudnya yang paling telanjang.

Tinggal diamkah pemerintah melihat itu? Tidak! Pemerintah telah banyak merealisasikan program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan skenario pemerintah, penanggulangan kemiskinan terbagi atas tiga cluster, yaitu: (1) cluster bantuan dan perlindungan sosial, (2) cluster pemberdayaan masyarakat, dan (3) cluster pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Untuk cluster kedua, pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sejak 2007.

PNPM Mandiri Perdesaan mengupayakan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Masyarakat dianggap sejahtera ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi dan masyarakat dianggap mandiri ketika masyarakat: (1) mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, (2) mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, dan (3) mampu mengelola segenap sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan.

Upaya PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dapat dicapai dengan cara pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Tentu saja, pemberdayaan yang tepat, yang memadukan tiga aspek pemberdayaan, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Lalu, bagaimana potret pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan? Benarkah seindah konsepnya?

Saya tertarik dengan isi artikel yang dimuat di Kompas pada 14 Januari 2011. Di dalam artikel berjudul Kelas Menangah, Baru Sebatas Jumlah itu disebutkan bahwa PNPM adalah “program pemerintah ... yang membagi-bagi uang pembangunan ke desa”. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab kemunculan kelas menengah-bawah. Sama halnya dengan pemilihan langsung kepala daerah dan presiden, PNPM memberikan keuntungan cukup besar bagi segelintir orang yang terlibat langsung di dalamnya. Pendapatan yang mereka peroleh selama program berlangsung cukup membawa mereka untuk menduduki kelas baru dalam struktur sosial masyarakat, yaitu kelas menangah. Namun tentu saja, oleh sebab sifatnya yang serta merta dan sementara, kelas menangah ini belum berkualitas. Mereka sejatinya “naik kelas” hanya dalam angka kuantitatif, karena dalam jangka sementara mereka telah mampu membiayai kehidupan mereka minimal 2-4 dollar AS per kapita per hari atau sekira Rp540.000-Rp1.100.000 per orang per bulan. Artinya, mereka rawan tergelincir jadi miskin kembali ketika program atau keterlibatan mereka di dalam program berakhir.

Kenyataan itu menjelaskan tak adanya korelasi antara pertambahan jumlah warga kelas menengah dan penurunan sikap apolitis, sentimen, perilaku kekerasan, dan fundamentalisme. Kelas menengah tengah dan atas biasanya melawan sikap-sikap tersebut, karena bagi mereka sikap-sikap tersebut akan membahayakan posisi ekonomi dan sosial mereka.

Harus kita akui bahwa hal itu merupakan kenyataan. Di sebagian wilayah penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan, pelaku cenderung mengarahkan pilihan masyarakat kepada usulan-usulan pembangunan prasarana (pembangunan jalan, jembatan, gedung, dll.). Tak peduli lagi meski prasarana tersebut sebenarnya kurang bermanfaat terutama bagi masyarakat miskin. Sebagian pelaku hanya mengutamakan keuntungan pribadi yang dapat diperoleh dari dana sisa pembangunan prasarana. Kepentingan masyarakat miskin dianggap sepi. Prinsip dan kode etik program dianggap mimpi. Namun, akankah kondisi ini terus kita biarkan?

Pelaku PNPM dan segenap masyarakat harus menginsafi sepenuhnya pentingnya membangun desa dengan menumpukannya pada pembangunan manusia. Demikianlah salah satu prinsip atau nilai dasar pemberdayaan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap keputusan maupun tindakan yang diambil oleh masyarakat. Berdasarkan prinsip tersebut, hendaknya masyarakat lebih memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

Kemiskinan di tengah masyarat kita adalah persoalan yang kompleks. Kemiskinan tersebut tak dapat hanya diatasi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang selama ini digandrungi, tetapi juga harus dipupus sedikit demi sedikit dengan pembangunan manusia yang berbasis pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengupayakan partisipasi masyarakat untuk menemukenali permasalahan sendiri, mengatasi dengan program kerja yang sesuai, dan mengatur penyelenggaraan untuk keberlajutannya. Demi keberlanjutan itu, kita perlu mengutamakan usulan-usulan yang berkelanjutan. Kita perlu usulan-usulan yang mampu menumbuhkan karakter enterpreneurship di dalam jiwa masyarakat. Kita masih perlu banyak usulan yang mampu menempa mental kebangsaan, kebersamaan, kejujuran, keuletan, dan kemandirian masyarakat. Kita perlu usulan-usulan yang mampu memangkas habis karakter-karakter negatif bangsa Indonesia sebagaimana pernah disebutkan oleh Mochtar Lubis pada 16 April 1977 dan Tony Doludea pada 16 Maret 2007.

Kita semai kesadaran tersebut ke dalam sanubari masyarakat. Kita sadarkan mereka bahwa yang terpenting justru mengupayakan pendanaan atas usulan-usulan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat berkelanjutan. Usulan pendidikan bukan berarti prasarananya yang harus terus dibangun, tetapi beasiswanya, mutu pendidiknya, mutu bacaannya, dan seterusnya. Terus utamakan usulan-usulan yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan pendayagunaan, misalnya pelatihan kewirausahaan. Ini akan selaras dengan pemberian pinjaman modal dari Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Akhirnya pinjaman tak hanya untuk konsumsi, tetapi benar-benar manfaat bagai pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Terakhir, marilah dengan hikmat kita tanamkan Indonesia Raya dalam sanubari kita: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya.”•fgs