Aset Masyarakat Banyuputih Berlimpah Berkat PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) merupakan program penanggulangan kemiskinan andalan pemerintah. Harus diakui, banyak hal telah diwujudkan berkat intervensi positif program ini.

Setidaknya, hal itu yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Banyuputih. Dampak PNPM MPd memang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena program ini menempatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Selain memberikan peningkatan kapasitas masyarakat serta dana stimulan untuk mendukung prasarana dan sarana dasar di perdesaan, PNPM MPd juga memfasilitasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

Di Kecamatan Banyuputih, kegiatan SPP telah berlangsung sejak 2007. Rata-rata 21,11% dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terserap untuk mendanai kegiatan SPP. Artinya, dari Rp 11,5 milyar dana BLM, Rp 2,15 milyar digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi 236 kelompok yang terdiri atas 8.553 ibu-ibu. Jumlah pemanfaat SPP sangat banyak, karena ibu-ibu merasa bahwa akses pendanaan SPP mudah dan tanpa anggunan.

“Meminjam dana SPP di PNPM gampang, hanya perlu KTP dan proposal. Yang menyusun proposal (adalah) kelompok. Jadi tidak repot. Bunganya ringan dan tak ada jaminan. Karena itu, saya selalu mengangsur tepat waktu, biar dapat terus dan (pinjaman berikutnya) lebih besar,” kata Mak Wek, bukan nama sebenarnya, salah seorang pedagang dan pemanfaat SPP.

Tak sekadar diberi pinjaman modal, pengurus kelompok mendapatkan pelatihan di bidang administrasi, pembukuan, dan keuangan dari pengurus UPK. Hal ini dilakukan sebagai wujud pemberdayaan ekonomi yang dapat memercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

Mengenai hal itu, Ketua UPK M. Imam Taufiqurrahman mengatakan, “Kami dan segenap pelaku yang ada memang berupaya meningkatkan pelayanan kepada kelompok, termasuk dengan memberikan pelatihan. Pada akhirnya, langkah tersebut akan bermuara pada pengembalian pinjaman yang baik. Terbukti, rata-rata pengembalian SPP selama tiga tahun terakhir di atas 96%.”

Hingga kini, aset produktif masyarakat sebagai dampak pengembalian SPP itu telah mencapai Rp 2,9 milyar. Surplus ditahannya telah mencapai Rp 580 juta. Bahkan melalui dana surplus tersebut, masyarakat telah mampu mendanai pembangunan 3 unit MCK dan plesterisasi rumah tak layak huni sejumlah 2 unit.

Selain SPP, melalui PNPM MPd masyarakat telah memiliki aset berupa 41 bangunan sarana-prasarana (sapras), yang terdiri atas 20 bangunan sapras pendidikan (gedung sekolah) dan 21 bangunan sapras umum (jembatan, jalan desa, saluran irigasi, dan TPT). Dengan pembangunan pelbagai sapras tersebut, masyarakat berpotensi meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka semakin mudah dalam mengakses transportasi, pendidikan, dan sebagainya.

“Apa yang sudah diberikan oleh PNPM MPd ini sangat baik sekali, baik SPP atau fisik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mampu menjaga kelestarian keduanya, sehingga manfaat PNPM MPd terus dapat bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Camat Banyuputih Drs. Imam Gazali.

Pendapat camat tersebut diamini oleh PjOK Banyuputih Moch. Mahfudi. “Ke depan, semoga PNPM MPd tetap terus ada di Kecamatan Banyuputih. Karena, walaupun perlahan, namun keberadaan PNPM MPd mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat  di perdesaan,” pungkasnya.