Penyakit Anggaran Kita

Dalam beberapa hari terakhir, secara beruntun harian ini (Kompas) mengangkat isu soal timpang dan tak sehatnya keuangan negara dan daerah. Mulai dari beratnya beban subsidi yang menyandera APBN, kian beratnya keuangan daerah, kian mahalnya biaya pemeliharaan birokrasi dan kelembagaan negara, serta kian rentannya APBN terhadap gejolak harga ataupun guncangan lain.

Pada saat bersamaan, kita juga mendengar kian banyak pemerintah daerah yang mengalami kebangkrutan. Banyak daerah mengeluhkan beratnya beban gaji pegawai yang menyedot sebagian besar APBD.

Kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini adalah suatu ironi. Wewenang lebih besar dan kian banyaknya dana APBN yang digelontorkan ke daerah tak sebanding dengan kegiatan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan yang justru terkesan mandek di banyak daerah, tercermin antara lain dari hancurnya berbagai infrastruktur.

Sungguh ironis, anggaran untuk birokrasi terus menggelembung, sementara jumlah penduduk miskin bergeming. Yang ada, justru kian panjangnya deretan pejabat yang terjerat korupsi. Belum lagi bicara soal lemahnya penyerapan dan efektifitas APBN sendiri.

Bagaimana bicara pembangunan jika postur fiskal kian tak menyisakan ruang untuk pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur, dan belanja modal lain. Dengan sekitar 92 persen anggaran habis untuk belanja rutin seperti gaji pegawai atau belanja mengikat lain, termasuk bunga dan pokok utang, subsidi, dan bantuan sosial, praktis tinggal 8 persen APBN yang tersisa untuk pembangunan.

Semua gambaran ini tak hanya menunjukkan kelemahan dalam politik dan manajemen anggaran atau kegagalan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga pengeroposan sistem kelembagaan dan birokrasi, bukan hanya di pusat, melainkan juga di daerah. Akibatnya adalah kegagalan sistemik karena muara akhirnya adalah kegagalan fungsi APBN itu sendiri sebagai instrumen pembangunan dan perbaikan kesejahteraan.

Repotnya, meski APBN hanya menyumbang sekitar seperlima dari PDB yang Rp 5.000-an triliun, di negara ini, APBN masih berperan besar menggerakkan roda ekonomi nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita merasakan kian mandulnya APBN dalam menciptakan pertumbuhan berkualitas dan perbaikan kesejahteraan. APBN tak jarang hanya jadi ajang bancakan banyak pihak, termasuk politisi dan parpol atau pengusaha yang hidup dari proyek-proyek pengadaan pemerintah yang kolutif. Ini sesungguhnya cermin kegagalan atau salah urus negara ini.

Gagasan moratorium pegawai perlu disambut baik. Namun, itu saja tak cukup. Tata kelola yang baik, mempertajam alokasi anggaran, mencegah kebocoran, rasa keberpihakan, dan visi misi kuat, salah satu kata kunci. Tanpa itu, seberapa pun APBN menggelembung, misi mulia APBN hanya akan jadi mitos.

Ditulis kembali oleh Febrie G. Setiaputra dari artikel berjudul “Penyakit Anggaran Kita” dalam harian Kompas edisi 5 Agustus 2011.